Pemenuhan Perundangan Republik Indonesia Dalam Hal Pengelolaan Lingkungan Di Unit Usaha Jhonlin Group

Permasalahan lingkungan karena berkembangnya kegiatan produksi menjadi sebuah resiko yang tak terelakan. Hal ini menggugah kesadaran Jhonlin Group akan pentingnya peAnataan lingkungan sesuai peraturan dalam pengelolaan lingkungan.

Jhonlin Group, SHE, Limbah B3, Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu, Batulicin, h isam
Prinsip dasar dari pelaksanaan pemenuhan Perundangan Republik Indonesia dalam hal pengelolaan lingkungan dapat mendorong perusahaan agar menaati segala peraturan pertambangan yang berlaku dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain mendorong perusahaan untuk menerapkan penataan terhadap kinerja lingkungan melalui pengelolaan lingkungan, bagi pemerintah kegiatan pengelolaan lingkungan merupakan salah satu instrument dalam pengawasan serta bahan evaluasi terhadap tingkat ketaatan terhadap peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Jhonlin Group senantiasa menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti melakukan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dalam hal upaya pencegahan penyakit akibat kerja maupun pencemaran di lingkungan kerja. Berikut beberapa pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan Jhonlin Group sesuai dengan pemenuhan perundangan RI dalam pengelolaan lingkungan ;

Ijin Pentaatan Limbah Cair
Dasar hukum :
· UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
· Keputusan menteri LH No.113 Tahun 2003 (Tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara)
· Peraturan Gubernur Kal-sel No. 36 Tahun 2008 ( Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri,Hotel,Restoran,Rumah Sakit,Domestik dan Pertambangan)
· Pergub Kalsel No. 5/2007 tentang Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai

Adapun ijin yang sudah terealisasikan:
1. Ijin Pentaatan Limbah Cair Settlingpond di CV. ASG (Anugrah Sukses Gemilang)
2. Ijin Pentaatan Limbah Cair Settlingpond di PT. BCMP (Baramega Citra Mulia Persada)
3. Ijin Pentaatan Penempatan Limbah B3 Sementara
di PT. Jhonlin Baratama
4. Ijin Pentaatan Limbah Cair Settlingpond di PT. Kodeco Port
5. Ijin Pentaatan Limbah Cair Settlingpond di PT. DSP (Dua Samudera Perkasa)
6. Ijin Pentaatan Penempatan Limbah B3 Sementara
di PT. Jhonlin Baratama site Sei Danau
(dalam proses pengajuan)
7. Ijin Pentaatan Limbah Cair Settlingpond di PT. Jhonlin Baratama site Sei Danau (dalam proses pengajuan)

Ijin Pemanfaatan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)
Dasar Hukum :
· UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
· Peraturan Pemerintah No : 74/2001 tentang Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya
· Peraturan Pemerintah No. 18 jo 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
· Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah B3
· Permen LH No.18 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 5 Mengenai Ijin Pemanfaatan Limbah B3

Adapun ijin yang sudah terealisasikan:
1. Ijin Pemanfaatan Limbah B3 di PT. BBA ,sedang dalam proses pengajuan. Pengajuan ijin Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama maka harus mengajukan permohonan kepada Kementrian Lingkungan Hidup yang berada di Jakarta.

Penutupan Tambang (mine closure)
Dasar Hukum : Permen ESDM No. 18 Tahun 2008

Adapun ijin yang sudah terealisasikan:
1. PT.Baramega Citra Mulia Persada dengan total luasan area revegetasi adalah 5,4 hektar
2. PT.BBI dengan total luasan area revegetasi adalah 3 hektar
3. PT.Nawaksara dengan total luasan area revegetasi adalah 13 hektar
4. KUD.Gajah Mada dengan total luasan area revegetasi adalah 18 hektar
5. CV.ASG dengan total luasan area revegetasi adalah 15,1 hektar

Kegiatan revegetasi/penanaman yang masuk didalam bagian Penutupan Paska tambang ( mine closure) berada di area PT. Jhonlin Baratama site Sei Dua.