2015, Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Gaung Tahun Pembinaan Wajib Pajak telah terdengar di seluruh penjuru tanah air, namun sampai saat ini belum banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan atau mengetahui apa itu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Berikut bincang-bincang JhonlinMagz bersama Kepala KPP Pratama Batulicin terkait pencanangan TPWP 2015 yang ditujukan pada kelompok Wajib Pajak Terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Jhonlin Group, Wajib Pajak, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan
Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap target penerimaan pajak tahun ini?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mengalami perlambatan tentu berpengaruh kepada penerimaan pajak. Target penerimaan pajak nasional pada tahun 2015 adalah Rp1.294.256.897.000.000,00 (+1.300 triliun rupiah) naik sekitar 228 miliar rupiah atau 21,36% dari tahun sebelumnya yaitu +1.066 triliun rupiah. Tahun lalu penerimaan pajak secara nasional sampai dengan bulan Oktober sudah mencapai 72,41%, sedangkan pada tahun ini sampai dengan pertengahan Oktober, penerimaan pajak secara nasional baru mencapai 56,83%. Terdapat selisih (gap) yang cukup besar apabila dibandingkan antara penerimaan tahun ini dengan tahun kemarin. Hal ini menjadi pekerjaan yang cukup menantang bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingat target penerimaan yang naik cukup tinggi sedangkan kondisi perekonomian nasional yang saat ini bisa dikatakan sedang kurang mendukung.

Berapa target pajak untuk Provinsi Kalimantan Selatan khususnya wilayah Tanah Bumbu?
Target penerimaan pajak untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di wilayah administrasi Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah pada tahun 2015 adalah +9.6 triliun rupiah dan apabila digabung dengan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi sekitar 15,6 triliun rupiah. Sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batulicin yang membawahi wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru tahun ini ditargetkan untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar +2,1 triliun rupiah.

Sejauh ini, sejauh mana pencapaian dari target yang telah ditentukan itu?
Sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015, pencapaian target penerimaan pajak secara nasional adalah 56,83%. Untuk Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah saat ini pencapaian sebesar 46,93%, dan untuk KPP Pratama Batulicin sebesar 40,03%.

Saat ini DJP sangat gencar mensosialisasikan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Kenapa dinamakan dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak?
Tahun 2015 dicanangkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak oleh DJP karena khusus pada tahun ini, DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk beberapa tahun ke belakang yang sudah terlambat, serta melakukan pembetulan SPT untuk beberapa tahun ke belakang. Atas keterlambatan penyampaian SPT dan keterlambatan kekurangan pembayaran akibat pembetulan SPT tersebut diberikan penghapusan sanksi administrasi.

Jhonlin Group, Wajib Pajak, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan
Bisa dijelaskan, manfaat apa yang didapatkan Wajib Pajak dengan adanya PMK Nomor 91/PMK.03/2015?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 adalah peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan dalam rangka menyukseskan Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Manfaat yang didapat Wajib Pajak dari PMK-91 ini adalah dihapuskannya sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Tahunan untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015. Selain penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan, PMK-91 juga mengatur penghapusan sanksi administrasi atas SPT Masa dan/atau SPT Tahunan yang menyebabkan nilai pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar. Karena apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan SPT yang dibetulkan tersebut nilai pajak yang masih harus dibayar menjadi bertambah maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengtan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Jadi PMK ini berfungsi sebagai fasilitas Wajib Pajak agar memperoleh penghapusan sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan SPT dan/atau pembetulan SPT dengan syarat dilakukan hanya pada tahun 2015 untuk masa pajak Desember 2014 dan sebelumnya juga untuk tahun pajak 2014 dan sebelumnya dengan syarat penyampaian dan pembetulan SPT tersebut dilakukan di tahun 2015.

Bisa dijelaskan, manfaat yang diperoleh bagi Wajib Pajak dengan adanya PMK Nomor 29/PMK.03/2015?
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 adalah peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan juga dalam rangka menyukseskan Tahun Pembinaan Wajib Pajak. PMK ini pada pokoknya adalah pemberian penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan utang pajak. Bunga tersebut biasanya dikenal dengan bunga penagihan. Penghapusan sanksi administrasi tersebut diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan Wajib Pajak melunasi utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan pelunasan dilakukan sebelum 1 Januari 2016.

Jhonlin Group, Wajib Pajak, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan
Apa perbedaan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 dengan sunset policy jilid satu tahun 2008?

Ada beberapa perbedaan antara TPWP 2015 dengan Sunset Policy tahun 2008, antara lain:
a. Jenis Pajak:
PMK-91: Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Sunset Policy 2008 : Pajak Penghasilan
b. SPT yang mendapat penghapusan sanksi:
PMK-91: SPT Masa dan SPT Tahunan PPh (Orang Pribadi dan/atau Badan) Sunset Policy 2008 : SPT Tahunan Pph
c. Masa/Tahun Pajak:
PMK-91: Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya dan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya Sunset 2008: Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya
d. Cara Penghapusan Sanksi:
PMK-91: Dengan permohonan dari Wajib Pajak Sunset Policy 2008 : Otomatis dihapus

Apa resiko bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan fasilitas PMK 91 maupun PMK 29 tersebut?
Wajib Pajak harus membayar sanksi administrasi yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengar-dengar tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum. Bisa dijelaskan pak maksudnya ?
Tahun 2016 akan dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum oleh DJP. Yang dimaksud penegakan hukum di sini adalah DJP akan lebih gencar dalam melakukan tindakantindakan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar. Tindakan-tindakan tersebut antara lain adalah kegiatan pemeriksaan, penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan melakukan kegiatan penagihan aktif. Kegiatan penagihan aktif dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, hingga akhirnya akan dilakukan tindakan penyitaan baik sita rekening, harta bergerak maupun tidak bergerak, bahkan penyanderaan.

Apakah perusahaan-perusahaan yang mengalami dampak langsung lesunya perekonomian mendapatkan kebijaksanaan dari otoritas pajak?
TPWP yang dicanangkan pada tahun ini merupakan salah satu dari kebijakan DJP untuk menggejot penerimaan pajak terkait dengan perekonomian Indonesia yang pada saat ini tidak terlalu menggembirakan. Memang pada tahun ini banyak perusahaan yang terkena dampak dari lesunya kondisi ekonomi, tetapi jangan lupa juga pada tahun-tahun sebelumnya banyak sekali perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar atas kegiatan usaha mereka. Sedangkan pada waktu Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi mendapatkan laba tersebut banyak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. PMK-29 dan PMK-91 yang dikeluarkan sebagai dasar TPWP ini berfokus pada masa dan tahun pajak 2014 ke belakang, jadi seharusnya Wajib Pajak segera memanfaatkan kedua PMK tersebut agar di waktu mendatang beban yang mereka tanggung dapat berkurang.

Apakah ada pembinaan secara rutin mengenai peraturan terbaru seputar perpajakan terhadap Wajib Pajak sehingga informasi terbaru sampai kepada Wajib Pajak?
Pembinaan kepada Wajib Pajak selalu dilakukan, baik yang dilakukan secara bersama-sama seperti sosialisasi mengenai peraturan terkini maupun secara personal dengan cara konsultasi langsung dengan Account Representative.

Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Batulicin dalam mensosialisasikan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ini?
Dengan mengadakan sosialisasi PMK-91 kepada notaris se- Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, sosialisasi PMK-91 dan PMK-29 kepada Wajib Pajak Besar se-Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, sosialisasi PMK-29 kepada 100 Penanggung Pajak Besar se-Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, dan mengirimkan surat pemberitahuan tentang Tahun Pembinaan Wajib Pajak kepada Wajib Pajak.

Apa harapan bapak dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi ini bagi seluruh Wajip Pajak khususnya Wajib Pajak byang terdaftar di KPP Pratama Batulicin?
Harapan yang ingin dicapai dengan adanya fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini adalah Wajib Pajak segera memanfaatkannya dengan cara melunasi utang pajak, melaporkan SPT yang belum dilaporkan, dan melakukan pembetulan SPT sesegera mungkin sebelum tahun 2015 berakhir agar nanti sanksi administrasi yang timbul dapat dihapuskan. Juga untuk menghadapi tahun 2016 yang akan menjadi Tahun Penegakan Hukum, supaya kewajiban perpajakan WP sudah dilaksanakan dengan benar sehingga apabila nanti dilakukan pemeriksaan maka sanksi administrasi yang timbul tidak terlalu besar. Tentunya yang paling penting adalah dengan Wajib Pajak sadar akan kewajiban membayar pajak dan melaporkannya berarti Wajib Pajak telah berkontribusi dalam pembangunan nasional pada umumnya dan memajukan pembangunan daerah pada khususnya, karena pada hakikatnya pajak yang kita bayarkan akan kembali pada kita sendiri walaupun manfaatnya tidak kita rasakan secara langsung.

Jhonlin Group, Wajib Pajak, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan