AYO MANFAATKAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN, HANYA DI TAHUN 2015!!!

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-91/PMK.03/2015 tentang PenguranganAtau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. Peraturan ini sering disebut-sebut sebagai Sunset Policy Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai Reinventing Policy. Apapun istilah yang digunakan, peraturan ini merupakan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PPSA). Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Setelah tahun pembinaan, tahun 2106 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencanangkan Tahun Penegakan Hukum, maknanya bahwa mulai tahun 2016 dan seterusnya DJP akan tegas dalam menindak Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak tidak/belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
PMK-91/2015 ini hanya mencakup sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Apabila Wajib Pajak belum pernah membayar pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan pengurangan atau penghapusan.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak yang terutang dan pelaporannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajaknya dan membetulkan SPT-nya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Apabila ada orang pribadi/badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak akan tetapi belum mendaftarkan diri maka apabila orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03 /2015, terdapat fasilitas lain yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak terkait penghapusan sanksi administrasi yaitu sanksi bunga penagihan atas hutang/tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak, yang diatur secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Syarat untuk mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan, sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 adalah pelunasan hutang/tunggakan dilakukan di tahun 2015 atau sebelum tanggal 1 Januari 2016, dan hutang pajak yang dilunasi adalah hutang/tunggakan pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Dua peraturan Menteri Keuangan tersebut bisa digunakan oleh Wajib Pajak yang ingin memperbaiki atau memulai laporan pajak secara baik, benar, patuh sesuai peraturan yang ada, tanpa harus terkena sanksi administrasi dan bunga tunggakan pajak.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Ayo manfaatkan fasilitas yang ada dan hanya berlaku untuk tahun 2015. Untuk penjelasan dan bimbingan lebih lanjut dapat menghubungi Account Representative (AR) anda di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin di telepon (0518) 71971, 71725 atau (0512) 2021000 atau langsung datang ke alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin di Jalan Raya Batulicin Kampung Baru, Simpang Empat Batulicin, Tanah Bumbu atau Jalan A. Yani Pertigaan Angsau Pelaihari, Tanah Laut. Jangan dilewatkan kesempatan emas ini, “pajak lunas tidur pulas”.

Kenapa Sampai Bisa Terbit Sanksi Administrasi?

Dalam sistem self assesment yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif wajib mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT) di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP. Dalam PMK91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas :

–  Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;

–  Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

–  Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau

–  Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar,

Yang dilakukan pada tahun 2015.

 Dengan kata lain adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang telah dilakukan pembetulan, pembayaran dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT tahunan 2014 dan/atau sebelumnya, dan/atau atas SPT Masa tahun 2014 dan/atau sebelumnya. Setelah menerima STP, wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdatar. Surat permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan :

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
4. Disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Selain memenuhi persyaratan diatas, surat permohonan juga harus dilampiri dengan dokumen:

–  surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;

–  fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;

–  fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;

–  fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan

–  fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Terhadap STP yang sedang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK- 91/PMK.03/2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan. Jadi mari wujudkan pembangunan melalui taat membayar pajak karena pajak milik kita bersama.

SOSIALISASI PMK-91/PMK.03/2015 BAGI SELURUH WAJIB PAJAK DI TANAH BUMBU

Tahun 2015 sebagai tahun pembinaan bagi wajib pajak dalam menyelesaikan sanksi administrasi telat bayar maupun lapor melalui PMK-91/PMK.03/2015.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Pajak sangat dekat dikalangan masyarakat dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Adam Smith dalam sebuah bukunya, bahwa sebuah Negara dapat dikatakan maju apabila pajak di Negara tersebut telah mampu menopang penerimaannya secara penuh. Meski belum sampai pada titik tersebut, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan dalam hal perpajakan. Salah satunya dengan upaya KPP Pratama Batulicin dengan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan di Hotel Ebony Rabu, 16 September 2015yang diikuti sekitar 50 perusahaan yang ada di Tanah Bumbu. Hal ini seiring dengan penetapan Tahun 2015 merupakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak .

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Sosialisasi diawali dengan pengenalan apa itu PMK- 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak. PMK 91/2015 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan SPT yang belum dilaporkan, atau melakukan pembetulan SPT yang sudah dilaporkan dengan nilai kurang bayar menjadi lebih besar. Akibat pelaporan SPT dan/atau SPT pembetulan tersebut, apabila timbul sanksi admistrasi, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam rangka meningkatkan pengetahuan bagi Wajib Pajak terhadap peraturan dan informasi perpajakan terbaru serta meningkatkan kesadaran para setiap pelaku wajib pajak. Hal ini disampaikan oleh Natalius, Kepala KPP Pratama Batulicin saat menerangkan seputar penetapan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajip pajak. Tidak hanya memaparkan data dan fakta perpajakan Indonesia, secara global, pada kesempatan itu juga dilakukan simulasi perhitungan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak bayar maupun terlambat melaporkan SPT. Sementara pada sesi tanya jawab, peserta sangat antusias untuk bertanya perihal penghapusan sanksi sesuai dengan PMK-91.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak, KPP Pratama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Usai sesi tanya jawab Arif Yanuar, Kakanwil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tenga yang hadir hari itu menghimbau kepada wajib pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya di sampai akhir tahun 2015 sehingga tidak perlu membayar sanksi atas keterlambatan bayar maupun apor. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan pembelajaran kepada pengusaha agar dapat lebih berperan aktif dalam melaporkan pajak agar terciptanya penerimaan pajak yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita berharap perekonomian kita makin baik, jangan sampai sisi penerimaan kita sebagai penopang 70 % belanja negara ikut menurun. Semoga kita bisa melalui kondisi seperti ini dengan baik. Mudah-mudahan semua sektor bisa bangkit, mungkin tahun ini batu bara dan sawit makin sulit tapi pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik agar semakin baik. Mudah-mudahan menjadi pemikiran bersama kalau PMK – 91 merupakan salah satu penopang kemajuan pendapatan negara. Saya berharap teman-teman di Batulicin mampu menggerakkan sisi belanja menjadi lebih baik. 20% pembayaran pajak pasal 25 maupun pasal21 karyawan dan UKM kembali ke daerah. Semoga menjadi pemikiran kita bersama-sama tahun 2015 sebagai tahun pembinaan yang merupakan usaha kita bersama agar perekonomian kita semakin membaik.

Apa Kata Mereka?

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 merupakan program pencanangan oleh Direktorat Jendral Pajak bagi seluruh wajib pajak. Berikut beberapa pendapat seputar Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.

 Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Temmy Iskandar, Manager FAT PT. Jhonlin Marine Trans

Tahun 2015 ini direktorat pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong WP untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak. Manfaat yang didapat dari penggunaan fasilitas di Tahun Pembinaan Wajib Pajak yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015.

Apabila WP tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak sampai dengan batas yang diitentukan oleh pemerintah yaitu sampai akhir tahun 2015 maka resikonya akan kehilangan moment atas fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Saya berharap tahun pembinaan wajib pajak bagi perusahaan maupun Jhonlin Group secara menyeluruh agar menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah untuk menyampaikan SPT, membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak mengingat adanya manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan berupa adanya penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Aries Subhan, Manager FAT PT. Jhonlin Marine Lines

Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 cukup baik, hanya saja kurang tepat jika dilakukan hanya tahun ini. Seharusnya hal ini dapat dilakukan tiap tahun karena sudah merupakan tugas pegawai pajak untuk membina WP. Jadi kesannya hanya seremonial dan untuk memenuhi target penerimaan pajak. Terkait PMK No. 91, yang diterbitkan diawal tahun dimana WP dapat menghapus bunga atau denda jika membayar tunggakan pokok untuk 5 tahun kebelakang di tahun 2015. Saya pikir sangat bermanfaat jika kita dapat menggunakan fasilitas tersebut, asal kita sudah yakin atas tunggakan pokok pajaknya jangan sampai dispute dengan fiskus.

Cash flow financial risk yaitu aliran uang untuk pembayaran pajak akan lebih besar jika kita tunda untuk melakukan pembayaran atau pembetulan atas pajak-pajak 5 tahun kebelakang di tahun 2015. Jadi akan lebih saving karena kita tidak harus membayar bunga dan atau denda atas tunggakan pokok pajak kita. Keuntungan menggunakan fasilitas ini kita dapat terbebas dari pemeriksaan oleh kantor pajak/fiskus sebab jika kita melakukan pembetulan ditahun 2015 atas tunggakan pokok 5 tahun kebelakang dan nilainya sudah tidak ada dispute pada saat pembetulan maka sebetulnya sudah clear dan kantor pajak seharusnya tidak lagi menyanggahnya. Saya berharap kedepan peraturan ini berlaku seterusnya sebab WP sangat terbebani dengan adanya bunga dan denda. Mengingat kantor pajak itu bukan bank atau juga sebagai kreditur.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Idham Khalik Andzaldi, SPT FAT PT. Jhonlin Agromandiri

Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau PMK 91 ini hampir mirip dengan Sunset Policy tahun 2008. Bedanya pada jenis pajaknya, kalau PMK 91 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis, sementara Sunset Policy hanya pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan saja. Adanya tahun pembinaan pajak ini merupakan simbiosis mutualisme antara KPP dan WP, artinya KPP dapat mengoptimalkan penerimaannya dan dapat membangun basis data, sementara bagi WP minimal dapat merapihkan laporan SPTnya.

Manfaat lain yang di dapat dari WP adalah efisiensi dari sisi pembayaran sanksi administrasi berupa denda pasal 7 dan bunga pasal 9(2a) UU KUP sebesar 2% x banyak bulan x kurang bayar. Resiko bagi WP yang tidak memanfaatkan ini akan membayar lebih besar karena denda dan bunga yang harusnya bisa dihapuskan tahun ini akan keseret ke 2016. Jadi manfaatkanlah tahun pembinaan pajak ini dengan melakukan hitungan secara cermat, karena pada prinsipnya dengan sistem Self Assessment KPP percaya kepada WP atas apa yang disajikan apalagi dikuatkan dengan Financial Statements yang bersifat audited. Saya berharap tahun pembinaan wajib pajak dapat menjadi moment koreksi yang berorientasi pada tertib administrasi perpajakan secara keseluruhan bagi perusahaan-perusahaan khususnya Jhonlin Group dan semua unit usahanya.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Ilham Rusydi, Finance & Tax Manager PT. Jhonlin Baratama

Pencanangan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 merupakan bagian awal dari program peningkatan penerimaan pajak yang akan dilanjutkan di tahun 2016 yang dikenal sebagai tahun penegakan hukum (law enforcement). Sebenarnya, ini bukan kebijakan baru karena program tax amnesty ini pernah sukses digelar tahun 2008. Tahun ini merupakan kesempatan bagi WP untuk “mengakui dosa” hutang pajak pada tahun-tahun pajak sebelumnya, dan membayar lunas di tahun ini tanpa terbebani sanksi denda maupun bunga. Namun, bedanya dengan sunset policy yang lalu adalah bahwa dulu atas pembetulan tersebut WP dijamin tidak akan diperiksa atas pelaporan tersebut sedangkan untuk kali ini tidak ada jaminan itu.

Program ini sangat positif, baik untuk Pemerintah maupun wajib pajak. Namun, waktunya agak kurang tepat karena bertepatan dengan penurunan aktivitas ekonomi di semua sektor termasuk pertambangan sebagai bisnis utama Group Jhonlin dan secara geografis, kelesuan ini terjadi secara nasional, regional bahkan internasional. Dengan melihat target penerimaan pajak tahun ini yang masih jauh dari harapan. Saya berharap agar pemerintah, dalam hal ini Ditjen Pajak memberikan penambahan waktu 6 bulan sampai setahun sehingga program ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh WP seperti saat digelarnya program semisal di tahun 2008. Barulah setelah itu, dicanangkan tahun penegakan hukum, sehingga dapat secara makro lebih dirasakan baik oleh Pemerintah maupun wajib pajak sendiri. Untuk keseluruhan unit dalam Group Jhonlin, saya berharap kita mampu melewati krisis yang terjadi sehingga dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Zulfikar, Supt. Accounting & Tax PT. Dua Samudera Perkasa

Tahun pembinaan wajib pajak 2015 merupakan program pencanangan yang sangat baik oleh DJP. Karena esensinya wajib pajak dibimbing untuk mendapatkan layanan yang berkualitas dari aparatur pajak. Layanan yang berkualitas dimaksud bisa berupa fasilitas pelaporan pajak yang memadai, konsultasi permasalahan pajak, fasilitas penghapusan sanksi pajak dan sebagainya. Khusus untuk fasilitas penghapusan sanksi manfaat utamanya yakni beban pajak yang dibayar akan berkurang.

Fasilitas penghapusan sanksi tersebut pada dasarnya merupakan hal yang positif. Hanya saja di tengah situasi ekonomi yang lesu, untuk membayar gaji karyawan saja perusahaan sudah mengalami kesulitan apalagi untuk membayar pajak. Hal ini seharusnya menjadi perhatian aparatur pajak sehingga dapat memahami kesulitan yang dialami WP. Salah satu bentuk perhatian dari aparatur pajak adalah dengan cara memberikan kelonggaran bagi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Termasuk diantaranya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 akibat menurunnya omset dan laba WP. Saya berharap semua pengajuan untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi & pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat dikabulkan sepenuhnya. Pembayaran pokok atas tagihan pajaknya pun kalau bisa dapat diangsur s/d tahun 2016. Karena di satu sisi perusahaan sangat berkeinginan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, akan tetapi di sisi yang lain cashflow yang dimiliki perusahaan juga terbatas. Kalau bisaPembinaan Wajib Pajak seharusnya tidak hanya berlaku untuk 1 tahun saja, akan tetapi dapat berlaku seterusnya.

 Jhonlin Group, Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, KPP Prtama Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Pajak
Ary Dwy Setyo Hartono, Supt. Accounting & Tax Jhonlin Group

 Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 merupakan upaya pemerintah dalam mendorong WP agar bersedia melaporkan SPT, membayar dan menyetor pajak sesuai dengan yang seharusnya, dan melakukan pembetulan SPT, serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan membangun basis data yang kuat. Salah satu manfaat yang bisa kita ambil adalah fasilitas penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi walaupun terbatas. Saya katakan terbatas karena dalam PMK 91 adanya syarat dan kreterian tertentu yang harus terpenuhi, yaitu ; Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya, Keterlambatan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, Keterlambatan pembayaran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak berdasarkan SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Resiko bagi WP yang tidak memanfaatkian fasilitas ini WP harus tetap membayar bunga karena melebihi batas waktu yang telah diberikan. PMK 91 lebih kepada kemudahan prosedural permohonan penghapusan atas denda bunga asalkan memenuhi kriteria penggunaan fasiltas ini. Ini merupakan peluang bagi kita pemenuhan kewajiban atas kewajiban masa lalu yang tahun 2014 atau kebawah yang memenuhi kriteria PMK 91.